Maritime Labour Convention (MLC) 2006: Jangan Sampai Ada Dusta Antara Pemerintah dan Pelaut Indonesia

foto : istimewa

PNews - Indonesia dalam penerapan undang- undang yang mengacu pada Amandemen Retifikasi Maritime Labour Convention (MLC) sudah semestinya secara tidak langsung sudah berlaku saat ini, tinggal pemantapan dan implementasi yang fair kepada semua elemen kemaritiman nasional. Regulasi birokrasi pemerintah (Kemenhubla), pemilik kapal (Owner) dan pekerja (Pelaut) sudah sepatutnya menjunjung tinggi hasil dari kesepakatan Amandemen karena Indonesia adalah salah satu anggotanya.

Dalam pelaksanaannya saat ini seiring berjalannya waktu pemerintah terkesan separoh- paroh dalam implementasi untuk penerapan undang- undang peraturan yang berdasar pada Amandemen tersebut.

Artinya pemerintah masih merasa bimbang atau galau untuk melakukan seperti halnya negara- negara tetangga yang sudah lebih dulu menerapkan di negaranya. Logikanya pemerintah sudah menggeber dan menekan dengan serius tentang kelengkapan sertifikasi yang di miliki para Pelaut.

Diskusi FKPPI: Lawan !!! Komunis Gaya Baru

Tampak suasana saat acara Diskusi publik 'Lawan !!! Komunis Gaya Baru' digelar oleh Pengurus Pusat FKPPI
(Foto: BH /mnd)

JAKARTA, PNews - Diskusi publik bertemakan, " Lawan !!! Komunis Gaya Baru," yang digelar oleh Pengurus Pusat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) di pelataran parkir Sekretariat Pengurus Pusat FKPPI di Jl. Kebon Sirih No. 61 Jakarta Pusat pada. Rabu (25/5) malam.

Arif Buwono perwakilan dari pengurus pusat FKPPI menyampaikan, "Hari ini kita meneguhkan langkah dan komitmen melawan Komunis gaya baru, bagaimana bersama sama tidak lagi berjuang sendiri sendiri, agar Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia," ungkapnya, pada saat kata sambutan di hadapan para perwakilan elemen OKP dan Organisasi Masyarakat seperti Pemuda Pancasila, PPM, Pemuda Muhamadiyah, KBPPP, Front Pancasila, Pemuda Katolik, GAMKI, GBN, Foko TNI-Polri, PPAD, PPAL, PPAU, PP-Polri & FUI yang hadir.

Konferensi ICIM Hasilkan Deklarasi Jakarta untuk Aliansi Media Muslim Internasional

Foto bersama peserta Sidang Penutupan International Conference of Islamic Media (ICIM) di Jakarta,
Kamis (26/5).(Foto: Istimewa)

JAKARTA, PNews - Sidang Penutupan International Conference of Islamic Media (ICIM) di Jakarta, Kamis (26/5) menghasilkan Deklarasi Jakarta untuk Media Islam Bersatu.

"Ini adalah semata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi dan membela kepentingan Islam dan Muslimin, terutama pembebasan Palestina dan Al-Quds," pernyataan yang dibacakan Dr Cikgu Azmi Abdul Hamid, salah satu anggota Tim Perumus asal Malaysia.

Cikgu Azmi juga mengatakan, deklarasi diumumkan untuk memperjuangkan tegaknya keadilan dan perdamaian di muka bumi yang terbebaskan dari penindasan, kezaliman dan penjajahan atas umat manusia.

Membangun Dengan Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

DR. Jaya Wardhana (foto : istimewa)

Indonesia adalah sebuah negara kaya raya dengan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Karenanya, sistem ekonomi kerakyatan yang identik dengan pemberdayaan sumber daya alam serta kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kepentingan rakyat adalah hal mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, sesuai dengan amanat pancasila dan UUD 1945.

Sayangnya, kecenderungan penerapan sistem ekonomi liberal dimana pembangunan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, dewasa ini menjadi ancaman yang semakin nyata dan terang benderang, setelah sebelumnya hanya terasa samar-samar.

Penguasaan pasar oleh para pemilik modal besar semakin nyata menindas para pemodal kecil yang semakin terhimpit karena hampir semua sektor dikuasai oleh para “pemain besar”. Tak perlu terlalu jauh mengambil contoh pengusaan lahan dan sektor-sektor industri besar, bahkan rakyat pun kini tidak mempunyai kesempatan untuk membuat usaha kelontong karena “dibumihanguskan” oleh pemilik modal besar dengan menjamurnya minimarket-minimarket yang selalu ada di setiap jengkal perkampungan Indonesia.

Ciri paling khas dari sistem ekonomi liberal yang biasa disebut neolib ini adalah keberpihakan kepada kepentingan pemodal besar dan cenderung mengorbankan kepentingan rakyat banyak, dan pada gilirannya menimbulkan kesenjangan sosial yang besar antara si kaya dan si miskin.

MABES POLRI terima GEMA GONG PANCASILA untuk audience Pengejawantahan Nilai-Nilai Pancasila

Audience dengan MABES -POLRI
Jakarta - 27 Mei 2016 (foto : nuri)

Jakarta, 270506 - Sosialisasi gerakan masyarakat gotong royong pancasila (GEMA GONG PANCASILA) kembali dilakukan oleh Pimpinan Nasional GEMA GONG PANCASILA, Wardi_Jien, SH di Mabes POLRI. Tim (Wardi_Jien, SH, Alam Masssiri, Tanuri, Iksan Matel dan Yulinda Aghogo) diterima dengan sangat baik oleh Brigjend Bambang Sucahyo dan Kombes Bagus di lantai 3 Subdiv Sosial Budaya, Divisi Humas, Mabes POLRI.

Dalam pengantarnya, Brigjen. Bambang Sucahyosangat merespon positif program-program dan kegiatan-kegiatan GEMA GONG PANCASILA, dimana saat ini banyak issu yang benar-benar merong-rong Pancasila, bukan hanya dari luar Negara namun juga dari dalam negara ini, seperti kasus PKI yang beberapa saat lalu sempat membuat heboh di Indonesia.

Di lain sisi, Wardi_Jien, SH selaku Pimpinan Nasional GEMA GONG PANCASILA selain mengamini pernyataan Brigjend Bambang Sucahyo, juga menyebutkan bahwa gerakan GEMA GONG PANCASILA bukan hanya dilakukan di Jakarta, namun juga telah dilakukan di Papua Barat, Madura, Demak, Nusa Tenggara, Bali dan lainnya. Lebih daripada itu, sangat diharapkan kerjasama dengan pihak kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pembentukan character building bukan hanya bagi aparat juga bagu seluruh lapisan masyarakat.