POSISI TAP MPR SEKARANG, Oleh: Prof. DR. Mahfud MD

Mahfud MD

PNEWS - Masih saja banyak yang kaget ketika dikatakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) yang berlaku sekarang ini tidak bisa dicabut oleh MPR sendiri.

Padahal kedudukan dan wewenang MPR sudah berubah seiring dengan amendemen UUD 1945 (1999-2002). Tegasnya, MPR sekarang tidak bisa lagi mengeluarkan atau mencabut Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD dan di atas UU. Itulah sebabnya, ketika ada ide untuk menghidupkan GBHN melalui Tap MPR, masalahnya menjadi sulit.

Ini karena MPR tidak bisa lagi mengeluarkan Tap seperti dulu. Itu pulalah sebabnya, ketika ada ide agar Tap MPR tertentu dicabut, maka jawabannya, ”Sekarang secara konstitusional MPR tidak bisa mencabut Tap MPR”. Mengapa begitu? Mengapa pula di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih disebutkan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan level kedua? Inilah yang harus dipahami.

Menyusul reformasi tahun 1998 yang s

GEMA GONG PANCASILA Buka Puasa Bersama; WARDI_JIEN, SH; Reaktualisasi Gerakan menuju NKRI

foto : nuri

Pnews, JAKARTA – Ramadhan merupakan sebuah salah satu sarana dalam mengaktualisasikan diri untuk saling bersilaturahmi antar sesama. Dalam momentum ini, WARDI_JIEN, SH, selaku Pimpinan Nasional Gerakan Masyarakat Gotong Royong Pancasila (GEMA GONG PANCASILA) melakukan buka puasa bersama para aktivis Gerakan se-Jakarta, yang dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Juni 2016. 

Dalam kesempatan tersebut, Buka Puasa tersebut dihadiri ± 100 orang, antara lain; DR. Hj. Rustuty Rumagesan (Ratu Kokoda, Papua Barat), Kang Sastro, Adiyaksa Wibowo, Dolly Yatim (Rakyat Tanpa Partai), Ali (Pejuang Tanpa Akhir), Bambang Santoso, Vinca Irene (Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia), Iksan Matel (Pengamen Jalanan), Djen Musadi, Nico (Jurnalis), perwakilan warga depok dan tangerang dan banyak lainnya.

Tiga Jurnalis di Jayapura Disandera dan Diancam

foto : istimewa

PNews, Jayapura — Tiga orang wartawan dari media cetak dan elektronik, baik lokal dan nasional sempat diancam dan disandera oleh oknum warga ketika meliput pemungutan suara ulang Pilkada di Kabupaten Mamberamo Raya pada Kamis (9/6).

Andika Wamafma, kontributor TVRI ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Sabtu malam, membenarkan bahwa dirinya diancam oleh oknum warga salah satu pendukung tim sukses calon kepala daerah di Kampung Wayakedi.

“Ketika saya sedang meliput persiapan pencoblosan, tiba-tiba tim sukses dari pasangan calon nomor tiga mendatangi saya dengan sejumlah oknum warga. Mereka menaruh parang dileher saya dan mengarakan anak panah,” katanya.

Mereka juga meminta agar wartawan tidak boleh mengambil gambar, lalu menyita kamera dan kartu pers.

Busana Jokowi Saat Buka Pesta Kesenian Bali Disorot Nitizen

foto : istimewa

Pnews, Jakarta, — Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkesempatan membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-XXXVIII di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandhi, Renon, Denpasar. Pada ajang tahunan itu Jokowi mengenakan pakaian adat Bali.

Ia mengenakan baju safari hitam dan udeng (topi khas Bali). Hanya saja, Nitizen tetap menyoroti busana Jokowi tersebut. Apa pasal? Rupanya, celana panjang hitam Jokowi yang melebihi kain kamen (kain adat Bali) berwarna hitam merah marun yang dipakainya. Sejumlah Nitizen mengira kain kamen yang dipakaikan kepada Jokowi adalah di situasi dadakan.

Menurut Nitizen, Jokowi hanya mengenakan baju safari dan celana panjang hitam serta udeng. Salah seorang Nitizen, Lubdaka Kebik mengomentari gaya busana mantan Gubernur DKI Jakarta itu. “Tumben pak presiden yg membuka PKB pakai baju adat Bali tp ama celana panjang..lucu tp ttp terimakasih udah mau datang kebali,” celotehnya di situs jejaring sosial Facebook, Sabtu (11/6).