 |
| Amir Hamzah dan Ratna Sarumpaet (foto : istimewa) |
Jakarta, pnews - Amir Hamzah, Minggu (22/5), pengamat
kebijakan publik berkata,"kenapa sampai saat ini 'ahok' belum
ditersangka-kan ?, kenapa saat itu Jakarta ribut-ribut (kisruh) soal UPS, namun
malahan saya membahas soal skandal sumber waras?," ujarnya mengatakan saat
menjadi pembicara di sesi diskusi publik, 'mengungkap tabir terang kasus
Korupsi Rumah Sakit Sumber Waras' yang digelar oleh GTA (Gerakan Tangkap Ahok)
di kawasan Menteng Raya 58 Jakarta Pusat.
Menurut pengamat kebijakan publik dari
Budgeting Metropolitan Wacth (BMW) menanggapi perihal skandal R.S. Sumber Waras
meyakini menurut kitab perang Sun Zu kalau seseorang menyerang dari sisi kanan,
pasti sisi kirinya lemah. "Dimana seseorang menyalahkan seseorang, ada
tujuan dimana berusaha menutupi kesalahannya,"paparnya lagi.
Amir Hamzah menceritakan awal rentetan dimana
sebenarnya indikasi dalam skandal RS Sumber waras ada penipuan, tindak korupsi,
dan pembohongan. Dimulai pada tanggal 11 juni 2014, yang menurut Amir, ada
risalah data ke pihak Dinkes DKI, "Disana Abraham menyatakan tanah itu
tidak akan dijual sesuai risalah itu, dan menyatakan Pemda DKI untuk hati-hati
kalau ada yang transaksi,"tuturnya lagi.
Beliau meneruskan ungkapan dari Abraham,
bahwa dengan Bapak Gubernur DKI pihaknya sudah rapat dan sudah membahasnya
dengan pengurus RS. Sumber Saras bahwa tanah tidak akan dijual. "Namun tanggal
20 juni Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) melayangkan surat ke Ahok
berisikan 'menindaklanjuti' pertemuan pada 6 juni, dimana bahwa sebelumnya ada
pertemuan Abraham dan Ahok bahwa sudah pernah ada pembahasan" bebernya
mengungkapkan.
Kemudian lebih lanjut lagi, menyambut
keterangan bulan desember, dan biaya tercantum di APBD DKI Jakarta. "Jadi
sebelum proses dan diresmikan sebenarnya sudah ada kesepakatan dengan pihak
YKSW, dan ini memungkinkan adanya proses yang melibatkan saudara 'ahok'. Karena
kemungkinan Ahok PKI, maksudnya Pengaruh Kendali Istri (PKI)" celetuknya
dengan nada canda dan guyon.
Amir Hamzah juga mengungkapkan bahwa Komisi
E DPRD DKI Jakarta ketika tidak menyetujui anggaran UPS dan anggaran RS Sumber
Waras yang telah dibahas anggarannya dan dikirim pada 13 Agustus ke Mendagri, dan
berakhir pada 24 Agustus untuk evaluasi. "Perlu perbaikan untuk RS Sumber
Waras dan UPS untuk menjadi Perda (evaluasi). Sehingga tanggal 21 Oktober dilayangkan
surat kepada ketua DPRD, dimana saat itu hubungan dengan PDI-P dan Gerindra
masih ada hubungan baik"
Amir Hamzah juga mengungkapkan bahwa “jadi
dari sisi aturan dan penetapan harga ada pelanggaran, dimana menyangkut NJOP
mestinya ke notaris.” Surat yang dibalas pada 29 Desember, tentu dinas
pelayanan pajak melawan bisa 'dipecat', dimana tertera 20 juta. Sedangkan, akte
pelepasan hak dan ditandatangani bersama pada 17 desember," paparnya.
Skandal ini jelas lebih hebat dan dasyat
daripada RJ. Lino, ungkap Amir Hamzah meniru apa yang sempat ia dengar dari
Prof. Ramli pakar hukum yang sempat berdiskusi dengannya ketika itu. "Untuk
itu yang menjadi pertanyaan adalah apa benar Jokowi membela Ahok ?, KPK mesti
transparan, dan berani ungkap kebenaran. Kita harus konsisten dan berjalan
dalam koridor konstitusi UUD45 dan Pancasila," harap Amir Hamzah
mengkritisi.
Nampak turut hadir dalam sesi diskusi yang
digelar di bilangan menteng ini Mochtar Effendi Harahap (pengamat politik),
Ratna Sarumpaet (tokoh wanita dan pejuang HAM), Amir Hamzah (pengamat kebijakan
publik), Jamran Ketua AMJU / Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (ketua), dan
Karman BM (ketum GPII)
dengan Achmed selaku moderator diskusinya.
Sementara itu, kemudian Ratna Sarumpaet
(tokoh wanita dan pejuang HAM) yang turut hadir menyampaikan bila berangkat
dari ucapan pernyataan Pak Amir barusan dapat dipastikan men'tersangka'kan ahok
itu mutlak. "Itulah juga percakapan saya beberapa minggu yang lalu dengan Mat
Peci, baik juga dengan iqbal 'gerakan buruh', Hatta Taliwang, serta elemen yang
tergabung dalam Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI)," terangnya
menyampaikan.
"Semua bisa dibuat lebih penting.
'orang goblok' juga tau kenapa skandal sumber waras bisa tenggalam begitu
saja,"urai Ratna lagi.
"Saya sudah pernah katakan dimana
harusnya sebelum pilkada sudah 'terang benderang' soal skandal sumber waras,
Itu yang terhentak di dalam benak diri saya sedih, kenapa tidak
terjadi,"imbuhnya merasa kecewa dan penuh tanda tanya.
Ratna juga berargumen kalau nampak pada
kedua orang ini sepaket, dimana ada indikasi niat menghancurkan kota
Jakarta."Yang jadi pertanyaan, kenapa mengajak ketua KPK jalan-jalan ke
Korea? Apa relevansinya, sebenarnya ini salah satu cara mencecar Pak Jokowi
juga, jika tidak dilindungi negara. Mungkin demonya ke Pak Jokowi." sambungnya
mencermati.
"Jika sejernih dengan apa yang Pak Amir
Hamzah barusan katakan, dimana pak Ruki pertemuan di DPR tidakjadi. Ada yang tidak
penting, dimana alasannya yang dia berikan, yakni 'kalau bahan itu yang ada di
saya, sama seperti bahan di KPK periode sekarang, kami yang punya pilihan dan
tuntutan kerja yang sama," celotehnya meneruskan ucapan Pak Ruki ketika pernah
ditanyakan oleh Ratna Sarumpaet saat bertemu.
"Harusnya putusan yang disimpulkan
periode saya, harusnya sama. Keyakinan, niat , dan keberanian tinggal itu yang
perlu dimiliki oleh pimpinan KPK sekarang, yang mana Ke-3 nya hanya bisa
diperoleh dengan desakan 'masyarakat'." jelasnya
Ditambah lagi dengan hasil pertemuan tokoh
Wanita dan Aktivis HAM, Ratna dengan salah seorang anggota DPR RI, Fahri
Hamzah, dimana menurutnya pas ke Fahri, Komisi 3 berjanji akan memanggil KPK.
"Namun kok sampai sekarang tidak terjadi?." ucapnya penuh harapan dan
menunggu.
Dilain pihak dengan adanya berita lain
dimana, "Fahri sudah ketemu dengan teman baik dia, yang merupakan teman
baik yang 1 penyidik berkaitan dengan RS. Sumber Waras. Rekomendasi sudah ada
di meja Pimpinan KPK, dan status 'Tersangka'. Itu tergantung kembali pada
pimpinan,"sambung Ratna menyampaikan.
"Kelihatannta Itu ada tekanan, maka
rencananya kita akan mengadakan 'Rapat Akbar' nanti di depan KPK, dimana ada
sidang Rakyat. Ahmad Dhani mau pentas disitu, ditambah lagi dengan buruh juga
akan berupaya menduduki, menduduki kecil-kecilan saja,"urainya lagi.
"Itu akan kita tagih, jika Komisi 3
tidak memanggil Pimpinan KPK. Padahal mereka janj, seperti yang saya katakan
tadi. Ini perlu disadari dan ini mesti menjadi amunisi kita guna menggulingkan
dan menurunkan manusia aneh satu ini."tandasnya. (pnes/niko/alam)